Media dan Wacana: Telaah Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Relasi kepentingan antara Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) dan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat (Pemprov Jabar), khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik, menjadi fokus penting
dalam penelitian ini. Melalui telaah wacana yang dirumuskan oleh Teun A. Van Dijk, penelitian
ini berupaya untuk mengungkap bagaimana HUPR berperan dalam produksi wacana pemberitaan.
Kemudian, persoalan wacana ini dilihat dari asumsi Gramsci terkait hegemoni. Beberapa hal
temuan mengarah pada pola kepentingan yang saling melingkupi, baik HUPR maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Kepentingan itu berupa citra dan reputasi terkait keterbukaan informasi di sisi
kuasa pemerintah, dan sisi ekonomi dari sirkulasi pemasok iklan di HUPR oleh Pemerintah dari
sisi HUPR. Tentu kepentingan tersebut, terjalin karena adanya tarik menarik kekuasaan dalam
memproduksi informasi yang kemudian di konsumsi oleh publik secara permassif. Lebih jauh lagi,
kondisi tersebut menghasilkan temuan bahwa kooptasi terbesar berhasil dilakukan oleh
Pemerintahan, sedangkan HUPR tidak memiliki kekuatan berarti dalam menyusun wacananya
sendiri, karena telah terdikte secara sistematis oleh Pemerintah, baik dari sisi ekonomi, politik dan
sosial. Penelitian ini menegaskan, bahwa HUPR tidak menjalankan fungsinya sebagai sharing
information as knowledge, melainkan hanya sebagai medium atau alat kekuasaan pemerintah
dalam menciptakan legitimasi reputasi sebagai pemerintahan yang terbuka. Gramsci melalui teori
Hegemoni (1991) meyakini bahwa pemerintah akan menggunaan semua sumber daya untuk
pertahankan kekuasaannya. Dan kekuasaan itu diterjemahkan oleh Van Dijk melalui konstruksi
wacana media. Dengan asumsi ini, maka apa yang sedang terjadi antara HUPR dan pemerintah
merupakan saling tarik kepentingan terkait kekuasaan di koridornya masing-masing. Media
dengan kepentingan kapital, dan pemerintah dengan kepentingan reputasi dan citra.