Kebijakan Transmigrasi Lokal di Kabupaten Merauke
Abstract
Program transmigrasi kembali digaungkan oleh pemerintah untuk mengurai tingginya demografi pada suatu wilayah dan berbagai kompleksitas didalamnya. Namun kebijakan ini alangkah baiknya disusun dengan cermat sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan, maka berbagai pendekatan perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan transmigrasi melalui program transmigrasi lokal. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian terhadap kebijakan transmigrasi lokal di Kabupaten Merauke. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam (depth interview) dan studi literatur. Data penelitian dianalisis dengan mengunakan alat analisis Nvivo 15. Kebijakan transmigrasi saat ini dilakukan dengan pendekatan transmigrasi lokal dengan fokus pada kampung-kampung lokal, namun beberapa hal perlu mendapatkan perhatian antara lain tidak menimbulkan kelompok eksklusif, masalah persyaratan dan pembinaan yang harus dilakukan. Namun kekhawatiran bahwa program ini akan gagal sebagaimana kampung transmigrasi lokal sebelumnya sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik agar program ini dapat berhasil.
References
Keuskupan Agung Merauke. (1999). Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan. Keuskupan Agung Merauke.
Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan). Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, 4(1), 25–38.
Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik. Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. CV. AA. Rizky.
Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi. Aspirasi, 4(1), 57–64. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.
Samkakai, F. O., Hollenger, D., & Ndiken, I. Y. (2013). Tanah Malind Suatu Pendekatan Pemetaan Budaya Suku Bangsa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke.
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Brilliant.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi) (S. Y. Ratri, Ed.; Cetakan Ke-2). Alfabeta.
Susetyo, H., Febriyanto, S. A., Ardiansyah, D., Latifah, T. T., Angelina, F., Hamadi, I. G., Haq, N. I., & Fatih, N. (2024). Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 25(2), 83–103.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
Yuminarti, U. (2017). Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan. Jurnal Kependudukan Indonesia |, 12(1), 13–24.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
