Administrasi Publik di Era Disrupsi, Birokrasi Masa Depan Memanfaatkan Big Data
PENGGUNAAN BIG DATA DAN KEAMANAN SIBER DALAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN
Abstract
Era distrupsi membuat perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan, termasuk adanya perubahan dalam sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Tetapi bersamaan dengan itu, era distrupsi menimbulkan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat, yakni terkait keamanan siber. Karena berbagai informasi masyarakat ada dalam big data yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu masalah nyata yang dialami ialah adanya kebocoran data yang dialami oleh berbagai instansi pemerintah, seperti KPU, BPJS, maupun eHAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan pemerintah dalam mengatasi kebocoran data yang terjadi dalam instansi pemerintah pada era distrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah (1) melakukan penguatan kepastian hukum dengan menghadirkan sebuah kebijakan tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang didasarkan pada protokol internet, (2) mengadakan berbagai kegiatan yang akan mengembangkan prosedur dan penggunaan teknologi, diantaranya dengan melakukan workshop dan menghadirkan alat-alat evaluasi khusus, (3) meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan melakukan penjaringan ketat pada ribuan kadidat, guna meningkatkan kapasitas keamanan siber, (4) melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan siber, serta menghadirkan BSSN yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemulihan, insiden, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, persandian, dan hal-hal lain yang terkait dengan keamanan siber.
Kata Kunci: siber, keamanan, data, bocor
References
Adani, M. R. (den 29 September 2020). Pengenalan Big Data: Pengertian Fungsi, Manfaat, dan Tools. Hämtat från Sekawan Media: https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-big-data/
admin. (den 1 Desember 2019). Big Data Kependudukan Wujudkan Indonesia Maju. Hämtat från Dukcapil Gunung Kidul: https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2019/12/01/big-data-kependudukan-wujudkan-indonesia-maju/
Admin. (den 15 Oktober 2019). Dukcapil Terus Kembangkan Big Data Kependudukan. Hämtat från dukcapil.kemendagri.go.id: https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/43/dukcapil_terus_kembangkan_big_data_kependudukan
Ayu, M. G. (den 4 Desember 2020). Pemerintah Manfaatkan Big Data untuk Program Layanan Masyarakat. Hämtat från Cloud Computing Indonesia: https://www.cloudcomputing.id/berita/pemerintah-manfaatkan-big-data-program-layanan
Chen, H., Chiang, R., & Storey, V. (2012). Business intelligence and analytics: From Big Data to big impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165–1188
CNN Indonesia. (den 1 September 2021). Deretan Kasus Bocor Data Penduduk RI dari Server Pemerintah. Hämtat från CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210901150749-185-688400/deretan-kasus-bocor-data-penduduk-ri-dari-server-pemerintah.
Constantiou, I.D. and Kallinikos, J., 2015. “New games, new rules: big data and the changing context of strategy”, Journal of Information Technology (30:1), pp.44-57.
Daniel, Schatz,; Julie, Wall, (2017). "Towards a More Representative Definition of Cyber Security". Journal of Digital Forensics, Security and Law. 12 (2)
Diskominfo. (den 28 Desember 2017). Pengertian, Keuntungan, dan Kerugian E-Government. Hämtat från Dinas Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Badung: https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government
Ferdian, K. J., Faedlulloh, D., & Ibrahim. (2021). Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda Menciptakan Dynamic Governance. Jurnal Tranformative, Vol. 7 No. 1, 112-127.
Handrini, A. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal Politica Vol. 5 No. 1, 95-110.
Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 1, 9-21.
ITU. (2017). Global Cybersecurity Index 2017. ITU. Hämtat från ITU International: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
KemenhanRI. (2014). Pedoman Pertahanan Siber. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kemkominfo. (den 24 Juli 2014). High Level Segmen ITU Council 2008. Hämtat från Postel: https://www.postel.go.idinfo_view_c_/26_p_814.html
Kominfo. (den 5 Agustus 2015). Rencana Strategi Kementerian Kominfo 2015-2019. Hämtat från Kominfo: https://kominfo.go.id/content/detail/5296/rencana-strategis-kementerian-kominfo-2015-2019/0/program_prioritas
Kominfo. (den 19 Februari 2019). Dukcapil Terus Kembangkan Big Data Kependudukan dan Jaga Kerahasiaan. Hämtat från Kominfo: https://kominfo.go.id/content/detail/16527/dukcapil-terus-kembangkan-big-data-kependudukan-dan-jaga-kerahasiaan/0/berita
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol 2, No. 1, 32-42.
Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanaf. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. Jurnal Informa Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 5, Nomor 1, 28-34.
Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanafi. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 5 No. 1, 28-34.
Pertiwi, W. K. (den 20 Mei 2021). Diduga Data 279 Juta Penduduk Indonesia Dijual Online, Termasuk Info Gaji. Hämtat från Kompas: https://tekno.kompas.com/read/2021/05/20/16592187/diduga-data-279-juta-penduduk-indonesia-dijual-online-termasuk-info-gaji
Puspaka. (den 26 Agustus 2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Mengelola Data Penduduk. Hämtat från Medium: https://puskapa.medium.com/membangun-akuntabilitas-pengelolaan-data-penduduk-8b9bb5857546
Putra, R. M. (2018). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6 No. 2, 1-13.
Saleh, F., & Iqbal, M. (den 1 Juli 2020). Ada 267 Juta Penduduk Indonesia yang Sudah Masuk Big Data Kemendagri. Hämtat från kumparan.com: https://kumparan.com/kumparannews/ada-267-juta-penduduk-indonesia-yang-sudah-masuk-big-data-kemendagri-1tie4RK9H8K/full
Schatz, Daniel; Bashroush, Rabih; Wall, Julie (2017). "Towards a More Representative Definition of Cyber Security". Journal of Digital Forensics, Security and Law. 12 (2)
Setiawan, D. A. (den 8 Maret 2021). Big Data Kependudukan Diklaim Berguna Bagi Perbankan, Seperti Apa? Hämtat från ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/big-data-kependudukan-diklaim-berguna-bagi-perbankan-seperti-apa-28275
Siagian, L., Simatupang, & Budiarto, A. (2018). Peran Keamanan Siber dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. Jurnal Prodi Perang Asimetris, 1-18.
Sirait, E. R. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6 No. 2, 113-136.
Solihin, O. (2021). Implementasi Big Data pada Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Jurnal Common Vol. 5 No. 1, 56-66.
Sumantri, I. (2017). Tren Serangan Siber Nasional 2016 dan Prediksi 2017. Hämtat från OWASP: https://owasp.org/www-pdf-archive//Iwan-OWASP-Cyber-Security-Trends-2017.pdf
Undang-Undang. (2006). Republik Indonesia Patentnr 23, Pasal 1, tentang Administrasi Kependudukan.
Wamba, S.F., Gunasekaran, A., Akter, S., Ren, S.J.F., Dubey, R. and Childe, S.J., 2017. “Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities”, Journal of Business Research (70), pp.356-365.
Yogantara, F. (den 1 Oktober 2021). Benturan Era Disrupsi pada Sistem Birokrasi. Hämtat från Kemenkeu: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14296/Benturan-Era-Disrupsi-pada-Sistem-Birokrasi.html
admin. (den 1 Desember 2019). Big Data Kependudukan Wujudkan Indonesia Maju. Hämtat från Dukcapil Gunung Kidul: https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2019/12/01/big-data-kependudukan-wujudkan-indonesia-maju/
Admin. (den 15 Oktober 2019). Dukcapil Terus Kembangkan Big Data Kependudukan. Hämtat från dukcapil.kemendagri.go.id: https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/43/dukcapil_terus_kembangkan_big_data_kependudukan
Ayu, M. G. (den 4 Desember 2020). Pemerintah Manfaatkan Big Data untuk Program Layanan Masyarakat. Hämtat från Cloud Computing Indonesia: https://www.cloudcomputing.id/berita/pemerintah-manfaatkan-big-data-program-layanan
Chen, H., Chiang, R., & Storey, V. (2012). Business intelligence and analytics: From Big Data to big impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165–1188
CNN Indonesia. (den 1 September 2021). Deretan Kasus Bocor Data Penduduk RI dari Server Pemerintah. Hämtat från CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210901150749-185-688400/deretan-kasus-bocor-data-penduduk-ri-dari-server-pemerintah.
Constantiou, I.D. and Kallinikos, J., 2015. “New games, new rules: big data and the changing context of strategy”, Journal of Information Technology (30:1), pp.44-57.
Daniel, Schatz,; Julie, Wall, (2017). "Towards a More Representative Definition of Cyber Security". Journal of Digital Forensics, Security and Law. 12 (2)
Diskominfo. (den 28 Desember 2017). Pengertian, Keuntungan, dan Kerugian E-Government. Hämtat från Dinas Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Badung: https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government
Ferdian, K. J., Faedlulloh, D., & Ibrahim. (2021). Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda Menciptakan Dynamic Governance. Jurnal Tranformative, Vol. 7 No. 1, 112-127.
Handrini, A. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal Politica Vol. 5 No. 1, 95-110.
Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 1, 9-21.
ITU. (2017). Global Cybersecurity Index 2017. ITU. Hämtat från ITU International: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
KemenhanRI. (2014). Pedoman Pertahanan Siber. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kemkominfo. (den 24 Juli 2014). High Level Segmen ITU Council 2008. Hämtat från Postel: https://www.postel.go.idinfo_view_c_/26_p_814.html
Kominfo. (den 5 Agustus 2015). Rencana Strategi Kementerian Kominfo 2015-2019. Hämtat från Kominfo: https://kominfo.go.id/content/detail/5296/rencana-strategis-kementerian-kominfo-2015-2019/0/program_prioritas
Kominfo. (den 19 Februari 2019). Dukcapil Terus Kembangkan Big Data Kependudukan dan Jaga Kerahasiaan. Hämtat från Kominfo: https://kominfo.go.id/content/detail/16527/dukcapil-terus-kembangkan-big-data-kependudukan-dan-jaga-kerahasiaan/0/berita
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol 2, No. 1, 32-42.
Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanaf. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. Jurnal Informa Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 5, Nomor 1, 28-34.
Nugroho, F. P., Abdullah, R. W., Wulandari, S., & Hanafi. (2019). Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia. Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta, Vol. 5 No. 1, 28-34.
Pertiwi, W. K. (den 20 Mei 2021). Diduga Data 279 Juta Penduduk Indonesia Dijual Online, Termasuk Info Gaji. Hämtat från Kompas: https://tekno.kompas.com/read/2021/05/20/16592187/diduga-data-279-juta-penduduk-indonesia-dijual-online-termasuk-info-gaji
Puspaka. (den 26 Agustus 2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Mengelola Data Penduduk. Hämtat från Medium: https://puskapa.medium.com/membangun-akuntabilitas-pengelolaan-data-penduduk-8b9bb5857546
Putra, R. M. (2018). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6 No. 2, 1-13.
Saleh, F., & Iqbal, M. (den 1 Juli 2020). Ada 267 Juta Penduduk Indonesia yang Sudah Masuk Big Data Kemendagri. Hämtat från kumparan.com: https://kumparan.com/kumparannews/ada-267-juta-penduduk-indonesia-yang-sudah-masuk-big-data-kemendagri-1tie4RK9H8K/full
Schatz, Daniel; Bashroush, Rabih; Wall, Julie (2017). "Towards a More Representative Definition of Cyber Security". Journal of Digital Forensics, Security and Law. 12 (2)
Setiawan, D. A. (den 8 Maret 2021). Big Data Kependudukan Diklaim Berguna Bagi Perbankan, Seperti Apa? Hämtat från ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/big-data-kependudukan-diklaim-berguna-bagi-perbankan-seperti-apa-28275
Siagian, L., Simatupang, & Budiarto, A. (2018). Peran Keamanan Siber dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. Jurnal Prodi Perang Asimetris, 1-18.
Sirait, E. R. (2016). Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 6 No. 2, 113-136.
Solihin, O. (2021). Implementasi Big Data pada Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Jurnal Common Vol. 5 No. 1, 56-66.
Sumantri, I. (2017). Tren Serangan Siber Nasional 2016 dan Prediksi 2017. Hämtat från OWASP: https://owasp.org/www-pdf-archive//Iwan-OWASP-Cyber-Security-Trends-2017.pdf
Undang-Undang. (2006). Republik Indonesia Patentnr 23, Pasal 1, tentang Administrasi Kependudukan.
Wamba, S.F., Gunasekaran, A., Akter, S., Ren, S.J.F., Dubey, R. and Childe, S.J., 2017. “Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities”, Journal of Business Research (70), pp.356-365.
Yogantara, F. (den 1 Oktober 2021). Benturan Era Disrupsi pada Sistem Birokrasi. Hämtat från Kemenkeu: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14296/Benturan-Era-Disrupsi-pada-Sistem-Birokrasi.html
Published
2023-11-20
How to Cite
HAKIM, Sari Nurfatwa; ROSYADI, Slamet; NOVIKO, Sendy.
Administrasi Publik di Era Disrupsi, Birokrasi Masa Depan Memanfaatkan Big Data.
Public Policy and Management Inquiry, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 766-778, nov. 2023.
ISSN 2714-626X.
Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/9785>. Date accessed: 28 apr. 2024.
doi: https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9785.
Section
Articles
