Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam Mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) di Kabupaten Purbalingga
Abstract
Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Sosial, Desa Digital, Deliberatif, Keterlibatan
References
Alvaro, Rendy dan Emilia Octavia. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya, Buletin APBN, Vol. IV Ed. 8 Mei 2019.
Ercan, S. A., & Dryzek, J. S. (2015). Special Issue: The Sites Of Deliberative Democracy The Reach Of Deliberative Democracy. Journal Policy Studies, 36(3), 241–248.
Fischer, F., & Gottweis, H. (2013). The Argumentative Turn In Public Policy Revisited: Twenty years later. Critical Policy Studies, 7(4), 425–433.
Gutmann, A., & Thompson, D. (2017). What Deliberative Democracy Means. In Democracy. https://doi.org/10.7312/blau17412-088.
Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. Journal Administration and Society, 47(6), 711–739.
Ikeanyibe, Okey Marcellus, dkk. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and the Dilemma of National Question in Nigeria¸ Cogent Social Sciences, Vol. 3(1).
Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Widgets Or Watchdogs? Conceptual Explorations In Social Accountability. Public Management Review, 14(2), 145-162.
Malena, C., & Forster, R. (2004). Social Accountability An Introduction To The Concept And Emerging Practice.
Landemore, H. (2017). Deliberative Democracy As Open, Not (Just) Representative Democracy. Daedalus, 146(3). https://doi.org/10.1162/DAED_a_00446.
Ra’is, Dekki Umamur. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. Jurnal Urban Sociology. Volume 5 No. 2 Tahun 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577.
Ranvir, Arun M. 2018. Effective Development of Digital Technologies for Rural Development: Digital Village Harisal, International Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 9 No. 12: 1505-1510.
Rondinelli, Dennis A, 2007, Governments Serving People: The Chaning Roles of Public Administration in Democratic Governance, dalam Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens, Vienna Austria, 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government.
Setiawan, Daryanto. 2018. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya, Jurnal Simbolika, Vol. 4 (1): 62-72, April 2018.
Sumber Lain:
Annur, Cindy Mutia. 2020. Data Sebaran Layanan Internet. Katadata.co.id.
Open Desa. Data Desa Digital. 2021. opendesa.id. Tanggal akses 29 Maret 2021.
Pemerintah Desa Karanganyar. Prestasi Desa Karanganyar. 2019. www.karanganyar.desa.id.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga.
Peraturan Desa Karanganyar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kecamatan Karanganyar dalam Angka, 2019.
Profil Karanganyar Debatik Tahun 2019.
