HUBUNGAN KEPATUHAN PEJABAT ADMINISTRASI DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN
Abstract
Eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu mendapat atensi lebih dalam tataran implementasinya. Data Monitoring Evaluasi Eksekusi DitJen Badilmiltun menunjukan jumlah eksekusi yang telah selesai atau dilaksanakan hanya 33% dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela pada tahun 2022 sedangkan jumlah eksekusi yang terlaksana pada tahun 2023 yang masih berjalan sebesar 14% dari total permohonan eksekusi dan eksekusi secara sukarela. Data tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi masih tergolong rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan hubungan antara kepatuhan hukum pejabat administrasi dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, telaah dokumen, dan telaah referensi. Data dihimpun dari pihak-pihak yang terkait serta relevan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap seperti: Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Panitera. Data yang diperoleh direduksi sehingga menjadi informasi yang memiliki makna tertentu dengan dianalisis menggunakan metode induksi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi antara kepatuhan pejabat administrasi dengan pelaksanaan putusan, hal ini dapat dipahami karena terdapat asas yang mendasari yakni asas contrarius actus. Asas tersebut menjelaskan jika eksekusi putusan dikembalikan lagi kepada pejabat administrasi. Secara substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara juga didasari dengan asas contrarius actus sehingga cara pelaksanaan putusan yang diakomodir oleh undang-undang tersebut berbeda dengan lingkungan peradilan lain yang memiliki lembaga eksekusi tersendiri. Eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dikembalikan kepada sistem administrasi pemerintahan sehingga kepatuhan hukum pejabat administrasi menjadi kunci dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
References
Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).
Binamulia Hukum, 9(2), 127–140. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.122
Bedner, A. W. (2001). Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study. In London-Leiden Series on Law, Administration and Development.
Dani, U. (2022). Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara. Rajawali Pers.
Gusman, D. (2010). Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Masalah-Masalah Hukum.
Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115. https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591
Ishak, A. (2013). Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam. Al-Mizan.
Mustikaningsih, R. M., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota Dpd. Justisi, 7(1), 38–51. https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199
Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-
Undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 194. https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0
Putra, F. A. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. JUSTISI. https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201
Ramadhan, N., & Sastrawati, N. (2022). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Alauddin Law Development Journal, 4(1), 249–261.
https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147
Rumadan, I. (2012). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462
Setiyanto, D. A. (2018). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189
Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI. In UI Press. UI-Press. https://books.google.com/books/about/Pengantar_penelitian_hukum.html?hl=id&id=M3b3NAAAC
AAJ
Sugiono (2015:2). (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. Mode Penelitian Kualitatif.
Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan
Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk16110
Sulardi, S. (2013). Mewujudkan Checks and Balances Dalam Penyusunan Undang-Undang. MasalahMasalah Hukum.
Supardi, & Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law
Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. Alauddin Law Development Journal. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17217
Untoro, U. (2018). Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan.
Pandecta: Research Law Journal, 13(1), 37–49. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856
Wulan Febriyanti Putri Suyanto. (2022). Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa. Jurnal Al Tasyri’iyyah. https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521
Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman).
Indonesian Journal of Shariah and Justice. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22
Yulius, N. (2018). Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia / The Discourse Of State Execution Institution In Indonesian Law Enforcement. Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 11–32. https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
