URGENSI DIGITAL FINANCIAL INCLUSION DI ASEAN MELALUI LOCAL CURRENCY SETTLEMENT

Abstract

Selama lebih dari 50 tahun berdiri, ASEAN sudah menunjukkan bentuk organisasi regional yang cukup stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dijalin antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara di luar kawasan. Salah satu bentuk kerjasama yang dijalin dalam bentuk kerjasama ekonomi yaitu kawasan perdagangan bebas atau lebih sering dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Merujuk pada teori integrasi ekonomi milik Bela Balassa, kawasan perdagangan bebas dinilai masih belum menggambarkan integrasi ekonomi yang maksimal dibandingkan yang lain. Terlebih, ASEAN masih mengedepankan kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya terutama di dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi. Sewajarnya sebagai organisasi regional yang memiliki usia cukup lama, ASEAN mulai mempertimbangkan adanya kebijakan ekonomi menuju integrasi ekonomi di kawasan itu sendiri. Salah satu ide yang muncul dan disepakati oleh para pemimpin negara di ASEAN adalah Local Currency Settlement (LCS). LCS sendiri merupakan sebuah inovasi yang tidak membuat negara-negara anggota memiliki mata uang yang sama, namun tetap menggunakan mata uang masing-masing dalam proses transaksi internasional. Melalui LCS, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan transaksi internasional akan berkurang dan dipandang lebih efisien ke depannya. Efisiensi ini juga sejalan dengan semakin populernya penggunaan alat transaksi digital, seperti QRIS dan TapPay. Kondisi tersebut selaras dengan ide dari digital financial inclusion yang terbantu oleh globalisasi terutama dalam hal teknologi. Tulisan ini akan membahas mengenai Local Currency Settlement (LCS) sebagai salah satu langkah yang diambil oleh negara-negara di ASEAN dalam kerangka integrasi ekonomi, dilihat dalam konteks digital financial inclusion sebagai salah satu faktor pendorong munculnya LCS dalam dinamika ekonomi regional.