RELEVANSI COVID-19 SEBAGAI ALASAN YANG MEMPERBERAT ANCAMAN DAN MEMPERBERAT HUKUMAN PENCURIAN
Abstract
Covid-19 merupakan bencana alam yang secara signifikan merusak kesehatan sekaligus perekonomian, terutama perekomian bahkan membuat orang-orang kehilangan pekerjaannya ataupun mengalami penurunan penghasilan. Pencurian yang dilakukan dalam suasana demikian memiliki sifat ketercelaan yang khas, yaitu memperkeruh kondisi perlambatan perekonomian. Artikel ini memiliki dua tujuan, 1) untuk menelaah relevansi covid-19 sebagai perluasan ruang lingkup tindak pidana pencuriaan dalam keadaan tertentu yang ancamannya diperberat, dan 2) menelaah kecenderungan tuntutan dan hukuman dalam perkara pencurian selama tahun puncak covid-19 (2020 dan 2021). Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer yaitu KUHP lama, KUHP baru, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Banyumas, dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa covid-19 belum dipertimbangkan sebagai alasan yang dapat memperberat ancaman pencurian, bahkan KUHP baru yang dirumuskan dalam tahun puncak covid-19 pun tidak mempertimbangkan hal ini. Penuntut Umum dan Hakim cenderung menentukan bobot tuntutan dan bobot hukuman yang rendah, tuntutan rata-rata 1,64 tahun dan hukuman rata-rata 1,3 tahun. Hal ini menyimpulkan bahwa covid-19 belum memiliki relevansi sebagai alasan yang dapat memperberat ancaman, bahkan memperberat hukuman. Artikel ini menyarankan agar Pembentuk KUHP secara tegas menyatakan kedudukan covid-19 sebagai hal meringankan atau memberatkan pencurian, sehingga praktek tuntutan dan hukuman yang rendah tidak menggangu rasa keadilan masyarakat, sekaligus menjadi momentum pendidikan hukum agar masyarakat tidak berparadigma membalas dendam dalam suasana bencana nonalam.
References
Agung, A., Laksmi, S., Made, N., Karma, S., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., & Pidana, T. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 52–58.
Anggraini, H., & Putri, S. A. (2019). Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur Dengan Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. Ganesha Civic Education Journal.
Angkasa, B., Zeinur, F., Maulana, R., Siti, N., Yuka, J., Ayundara, R., Audrey, C., & Septiani, R. (2021). Analisis Dampak Wabah Covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. Seminar Nasional Statistika X.
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru. Kencana, Jakarta.
Arifin, R. M. (2022). FUNGSI PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENCERMIN KEADILAN. AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam.
Badan Pusat Statistik. (2021). [REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html
Badan Pusat Statistik. (2022). Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y). https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html
Bahrul Ulum, M., & Ginting, R. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP MENINGKATNYA KRIMINALITAS SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA DEPOK. Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58961
COMMUNITY WORK AS AN ALTERNATIVE TO IMPRISONMENT IN THE MODERN GEORGIAN LAW (Evolution and Transformation). (2023). Law and World. https://doi.org/10.36475/9.1.16
Disnakertrans Jawa Tengah. (2021). Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19. https://disnakertrans.jatengprov.go.id/assets/upload/infografis/06_2021/37bdce7f9d2744644236a562d5aa0769.png
Farahwati. (2014). Hakekat Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat. Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Dan Budaya, 129–153.
Fitriana, N., & Santoso, P. (2022). KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Dinamika Hukum & Masyarakat. https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3864
Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. Kalabbirang Law Journal. https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278
Hananta, D. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING. Jurnal Hukum Dan Peradilan. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108
Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
Hasrul, M. (2020). ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN.
Irawan, A. (2019). Studi Kritis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3). Seminar Nasional Taman Siswa Bima.
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Khasanah, U. U. (2013). Kebebasan dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana di Pengadilan. Repository Universitas Esa Unggul.
Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88
Mamluchah, L. (2020). Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam.
Nasir, G. A. (2017). KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. Jurnal Hukum Replik. https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925
Nugroho, A. H., & Harmadi, S. H. B. (2016). Analisis Spasial Kriminalitas Harta Benda di Wilayah Jadetabek. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia. https://doi.org/10.21002/jepi.v15i2.575
Nugroho, W. (2012). Disparitasi Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Jurnal Yudisial.
Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Aditama.
Purnomo, A. (2017). REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517
Rochim, R. D. N. R. (2015). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.
Saputra, A. L. (2022). HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.64
Suhariyono AR, S. A. (2012). PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91
Susanto, I. S. (2011). Kriminologi. Genta Publishing.
Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika ( Studi Di Kejaksaan Bener Meriah ). 4(2), 100–111.
Zakiyah, N. (2016). HAZAIRIN DAN PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK. Al-Ahkam. https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
