PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RESTORATIVE JUSTICE

Abstract

Restorative Justice (RJ) merupakan skema penanganan perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan harmonisasi sosial yang dilakukan dengan cara mendamaikan korban dengan pelaku sehingga perkara dihentikan. Skema ini populer di tahun 2020 dan 2021 sejak diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. RJ cenderung mengutamakan pemuliha  korban daripada pemulihan harmonisasi sosial, sehingga pengaturan tentang pertisipasi kelompok masyarakat menjadi cenderung kurang diatur dalam peraturan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 1) meningkatkan kapasitas Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banyumas dalam memahami prosedur pengajuan RJ dan ruang peran serta kelompok masyarakat terhadap prosedur tersebut, dan 2) Membuka ruang dialog antara GP  Ansor dengan Banyumas dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses RJ. GP Ansor merupakan bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, memiliki akar rumput secara nasional sehingga pemilihan GP Ansor dinilai relevan untuk membantu mensosialisasikan konsep RJ di Banyumas. Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan peningkatan pemahaman bagi 25 anggota GP Ansor Banyumas, mereka telah memahami beberapa isu penting seperti syarat, prosedur, pengaturan, dan keberlakuan RJ dalam kasus-kasus fenomenal. Ruang dialog antara GP Ansor dengan Polresta Banyumas dan Kejari Purwokerto telah difasilitasi dalam kegiatan ini, sehingga akses komunikasi untuk berpartisipasi dalam proses RJ dapat dimungkinkan. Tulisan ini menyarankan agar pemahaman RJ dapat dilakukan secara spesifik terhadap tindak pidana anak, karena hanya perkara tersebut yang saat ini memiliki pengaturan setingkat Undang-Undang.