ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM MENUJU BADAN HUKUM (STUDI PADA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)
Abstract
This research aims to determine the financial management performance of Jenderal Soedirman University (UNSOED) in the context of transformation from a Public Service Agency State University (PTN-BLU) to a Legal Entity (PTN-BH) based on audited financial reports for the last ten years from 2013- 2022. The analysis carried out includes analysis of the financial independence ratio, decentralization ratio, effectiveness ratio, income efficiency ratio and income growth (trend) analysis as well as descriptive analysis of the results of the financial resources survey. The research results show that the financial independence pattern of the BLU UNSOED Unit is included in the high category with a pattern of delegative independence relationships with an average independence ratio of 87.46%. The revenue growth rate is positive with an average growth ratio of 12.59%. The income effectiveness ratio shows a very effective ratio with an average ratio of 136.43%, however in terms of financial management efficiency it is still less efficient, with a spending efficiency ratio of 97.05%. In terms of human resources in the financial sector, 80.81% of respondents stated that they did not understand PTN-BH's financial management, so that 80.80% of respondents stated that they still needed to increase their competence in financial management.
References
Ariyani A., 2021. Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(3). https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.108.
Fajriani. 2018. Analisis efisiensi efektifitas dan kemandirian keuangan pada badan layanan umum di universitas Tadulako. Jurnal Katalogis Volume 6 Nomor 9. hlm 36–48.
Hamid M., L., dan Christine. 2019. Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7. No.3. hal. 419 – 432
Juliani, H. 2018. Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Administrative Law And Governance Journal, Vol. 1. No. 2. 149-164. https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164.
Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). Journal IMAGE, 9 (1), 1–19
Buku
Djoko Suharto (Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB Tahun 2013). Otonomi Perguruan Tinggi, Bukan Berarti Bebas Tanpa Batas. https://itb.ac.id/news/4139.xhtml.
Hikmahtulyaqin. 2017. Analisis Perubahan Sistem Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum Menjadi Badan Hukum (Studi Pada Universitas Pendidikan Indonesia), Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Halim A. dan Kusufi M. 2018. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed). Salemba Empat. Jakarta.
Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Restianto, Y., & Bawono, I. 2015. Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD (1st ed.). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Ritongga, I. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia (1st ed.). Sekolah Pascasarjana UGM
Sevima. 2019. Pengertian Dan Perbedaan PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker. Diambil kembali dari https://sevima.com/pengertianperbedaan-ptn-bh-ptn-blu-ptnsatker/
Sujoko A. 2017. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Karya Tulis Ilmiah. UNDIP.
Widhiono. Fransiskus Novi Indriadi. 2014. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Tadulako. Palu.
Perundang-Undangan
Kementerian Keuangan. 2017. Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum. , Pub. L. No. Surat Edaran No.34.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020, 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo2 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
