Implementation of Mineral and Coal Mining Policies in South Papua Province

Lambertus Ignatius Fatruan

doi:10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15664

Lambertus Ignatius Fatruan Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ploitik, Universitas Musamus

DOI: https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15664

Abstract

Pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan regulasi dalam beberapa waktu terakhir, hal ini tentu akan berpengaruh pada implementasi kebijakan. Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan harus menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan termasuk mengimplementasikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi implementor dalam implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara ditunjukkan dengan pemahaman terhadap isi kebijakan serta telah dilakukan sosialisasi kebijakan kepada publik, sumber daya antara lain sumber daya manusia masih sangat kurang dimana jumlah pegawai hanya 40 sementara cakupan wilayah sangat luas, sumber daya finansial masih terbatas untuk implementasi kebijakan. Sikap pegawai sangat baik dimana dalam implementasi kebijakan sikap pegawai mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ditunjukkan dengan tersedianya Standar operasi prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan.

References

Al-Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(1), 20–31.
Aminah, A., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Emas Rakyat. Jurnal Public Policy, 7(1), 17–20. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3222
Ayuk Suryaningsih, A. S., Allena Marvelia Silalahi, A. M. S., & Aqila Herdinyanto Sanjaya, A. H. S. (2023). Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba. Supremasi Jurnal Hukum, 5(02), 144–158. https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2024). Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.
Creswell, J. W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga). Pustaka Pelajar.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
Eshun, P. A., & Okyere, E. (2017). Assessment of the Challenges in Policy Implementation in the Small Scale Gold Mining Sector in Ghana – A Case Study. Ghana Mining Journal, 17(1), 54–63. https://doi.org/10.4314/gm.v17i1.6
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik (M. Mustrose, Ed.). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Penerbit “Widya Karya” Semarang .
Hapsari, N., Waris, I., & Alamasyah, Muh. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, 1(5), 240–253. https://doi.org/10.62335
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampaui-target. (n.d.).
Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An Analysis of Public Policy Implementation. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(4), 86–93. https://doi.org/10.9790/487X-1804018693
Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik. Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. CV. AA. Rizky.
Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Moh. Nizar, Ed.). AURA.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analasys (3rd ed.). Sage Publications.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
Nordiansah, M. E., & Resdiana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Karst Dalam Kelestarian Lingkungan Di Batuputih Sumenep Madura. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan, 26(2), 188–202. https://doi.org/10.31315/188
Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 473–506. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506
Salmarita, S., & Yuliani, F. (2023). Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto . Jurnal SARAQ OPAT, 5(2), 11–22.
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Calpulis.
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Brilliant.
Sulila, I. (2021). The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small-and Medium-Sized Enterprises’ Empowerment Policy Implementation in Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(6), 1213–1223. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1213
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya). Jurnal Ilmiah Advokasi, 10(02), 171–192.