Strategi Batik TV dalam Berperan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kota Pekalongan
Abstract
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh LPPL Batik TV sebagai satu-satunya televisi publik lokal di Kota Pekalongan, khususnya dalam strategi pembuatan program acara dan strategi penyiarannya. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi sumber data sebagai validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses kegiatannya sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, Batik TV belum sepenuhnya menerapkan aspek independensi dikarenakan posisi Batik TV yang masih dibawah pemerintah Kota Pekalongan dengan beberapa jabatan strategis yang ada di Batik TV diisi oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu partisipasi publik dilakukan melalui beberapa program acara yang bertujuan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan, strategi program acara yang dilakukan oleh LPPL Batik TV yaitu dengan meguatkan konten yang bernuansa budaya lokal. Strategi penyiaran yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan media sosial selain kanal UHF untuk penyebaran program acara agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan menempatkan program berita yang merupakan program dengan rating tinggi pada waktu prime time. Dalam menjalankan perannya juga, LPPL Batik TV memiliki beberapa kendala seperti kekurangan jumlah sumber daya manusia, keuangan, kreativitas dan minimnya peralatan produksi yang dimiliki.
References
Adhrianti, L. (2008). Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi “Critical Political Economy. Mediator: Jurnal Komunikasi, 9(2), 281-292.
Croteau, David and William Hoyeness. (2001). The Bussiness of Media: Corporate Media and The Public Interest. Boston: Pine Forge Press.
Effendy, R. (2014). Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal. Reformasi, 4(2).
________. (2014). Memperluas Partisipasi Demokratis Masyarakat dalam Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI).
Ghazali. (2012).Penyiaaran Alternatif Tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi. Fisip UI.
Ginting, S. S. (2015). Wajah Tayangan Prime Time Televisi Indonesia: Dimana Kepentingan Publik Di Tempatkan?. Komunikatif, 4(1), 18-41.
Hadiyat, Y. D. (2016). Public Broadcasting Institutions AS Border Broadcast Media: Study At Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang (Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang). Pekommas, 1(1), 13-20.
Irawan, Agusly. (2010). “Merevitalisasi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Kompasiana. (2017). “Sinergi Media Penyiaran dan Media Sosial”. Kompasiana.com diakses pada 5 April 2021.
Masduki dan Darmanto. 2015. SAVE RRI-TVRI Dokumen Inisiatif Publik untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesi, Cet. 2. Yogyakarta: RP LPP dan Yayasan Tifa.
McQuail, D. (2012). Teori Komunikasi Massa McQuail. Jakarta: Salemba Humanika.
Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Morissan. (2008). Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio & Televisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 dan UU No. 32 Tahun 2002
Perda No.1 Tahun 2012 Pemerintah Kota Pekalongan.
Putra, I Gusti Ngurah. (2006). TV Publik di Indonesia: Masalah Masa Lalu, Potensi dan Tantangan ke Depan. Jurnal IPTEKKOM Vol 8 Nomor 2.
Undang-Undang.32 tahun 2002 merevisi Undang-Undang No.24 tahun 1997 tentang Penyiaran.
Rianto, P., & Poerwaningtias, I. (2013). TV publik dan lokalitas budaya: Urgensinya di tengah dominasi TV swasta Jakarta. Jurnal Komunikasi, 7(2), 163–176.
Wahyudin, A., & Suparno, B. A. (2020). Strategi kebijakan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal radio in fm kebumen dalam menjembatani kepentingan publik. Jurnal heritage, 8(2), 114-126.
Wulandari, N. A. D. (2017). Lembaga Penyiaran Publik Indonesia dalam Persimpangan Idealisme Vs Ekonomi Politik Media. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(1), 78-89.
Yantos. “Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah”. Jurnal. Jurnal Risalah. Vol. 26, No. 2, Juni 2015: 94-103.
