Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY)

Abstract

Abstrak
Analisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politik
reformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memiliki
kapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalam
proses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariff
impor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubungan
Indonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan mereka
dihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elit
oligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama,
larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkan
dukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama.

Kata-kata kunci: kebijakan beras, koalisi partai reformis dan oligarki politik.

Abstract
This study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political parties
supported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity to
reduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy making
process of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and the
following governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperation
between Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policy
performance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominant
power of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyono
government, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted their
political support to the old New Order oligarchy.

Keywords: rice policy, reformist party coalition, and political oligarchy.