Analisis Perbandingan Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indonesia Dengan Malaysia dan Singapura

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan pendapat stakeholder yang terdiri dari BAZ/LAZ, muzaki, akademisi, pegawai KPP apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan Zakah Core Principle (ZCP) di Indonesia, mengeksplorasi dan menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta untuk mengeksplorasi dan menganalisis pendapat stakeholder apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kriteria pada Zakah Core Principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, dan 16 sebenarnya telah berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pembagian wewenang fungsi yang belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ZCP. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dikarenakan berbagai alasan, serta sebagian besar masyarakat tidak sependapat apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang dikarenakan muzaki tidak ingin mencampurkan urusan zakat dengan urusan pajaknya. Muzaki menganggap bahwa zakat merupakan urusan individu dengan Tuhannya, sedangkan pajak merupakan urusan individu dengan pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa muzaki masih belum sepenuhnya memahami arti zakat yang sesungguhnya, karena zakat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah (Hablum Minallah), tetapi juga hubungan manusia dengan manusia (Hablum Minannas). Diperlukan berbagai pemikiran dan persiapan yang matang dari berbagai pihak mulai dari lembaga zakat, lembaga pajak, pemerintah, maupun dari sisi muzaki itu sendiri untuk menghadapi kendala yang mungkin saja dihadapi apabila menginginkan untuk dilakukan perubahan peraturan zakat sebagai pengurang PKP menjadi pengurang pajak terutang. Lembaga zakat di Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas operasionalnya agar dapat memperoleh lebih banyak kepercayaan dari para muzaki.