TY - JOUR AU - Safari, Rahmat PY - 2021/02/17 TI - Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Eks Kota Administratif Purwokerto JF - Public Policy and Management Inquiry; Vol 4 No 2 (2020): November 2020DO - 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2420 KW - N2 - Adanya fenomena sekolah favorit dan non-favorit dalam dunia pendidikan Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang kemudian terakhir diperbaharui dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isi yang termuat dalam aturan tersebut adalah adanya perintah untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB. Sementara itu, aturan tersebut juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi, sehingga hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek tujuan, strategi, kegiatan, dan kontak, sementara faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik di mana tujuan sistem zonasi telah tercapai dan terdapat strategi, kegiatan, serta kontak yang dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terkait dengan mekanisme sistem zonasi yang digunakan. Kemudian, pelaksanaannya juga dihadapkan pada hal-hal yang mendukung dan menghambat yakni dengan adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dan sebagian implementor memberikan sikap dan tanggapan yang mendukung, adanya sumber daya manusia dan pendukung, implementor tetap bersedia untuk menjalankan kebijakan, serta terdapat kesesuaian struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian implementor lain yang memberikan sikap dan tanggapan kurang mendukung, bahkan beberapa wali murid pun memberikan sikap dan tanggapan yang serupa. UR - http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/2420